Sign In
Search
  • Link Terkait
  • Hubungi Kami
  • FAQ
APU-PPT
  • APU-PPTCurrently selected
    • Beranda
    • Tentang
      • Rezim APU PPT Nasional
      • Rezim APU PPT Internasional
    • Berita dan Kegiatan
      • Info Terkini
      • Siaran Pers
      • Foto Kegiatan
      • AML News
      • Publikasi
    • Peraturan
      • UU
      • POJK
      • SEOJK
      • Peraturan Lainnya
    • Publikasi
      • NRA & SRA
      • Tipologi
      • Hasil Riset
      • Hasil Evaluasi
      • Materi Sosialisasi

Skip Navigation LinksAPU-PPT

  • APU-PPTCurrently selected
    • Berita dan Kegiatan
      • Publikasi
        • Berbagai Dokumen Guidance yang Diterbitkan oleh FATF
        • Berbagai Dokumen Guidance yang Diterbitkan oleh FATF
        • FATF Paper – Best Practice on Beneficial Owner for Legal Person
        • FATF Guidance on Digital Identity
        • FATF Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation
        • FATF Guidance on Risk-Based Supervision
        • FATF Paper: COVID-19-related ML/TF Risks and Policy Responses
        • FATF Recommendation Updated June 2019
        • FATF Recommendation Updated March 2022
        • FATF Report – Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids
        • Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF - 21 Februari 2020
        • Informasi Terkait Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yurisdiksi Lain yang Dipantau, yang dipublikasikan oleh Financial Action Task Force (FATF)
        • Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – 23 Oktober 2020
        • Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Juni 2021
        • Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – 30 Juni 2020
        • Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Juni 2022
        • Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Maret 2022
        • Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Oktober 2021
        • Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Oktober 2022
      • AML News
      • Foto Kegiatan
        • Home
      • Info Terkini
        • Kehadiran Grup Penanganan APU PPT (GPUT) sebagai Narasumber dalam PPATK 3rd Legal Forum “Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon”
        • 9th International Conference on Financial Criminology (ICFC) 2018
        • Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Expert Gym : Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme – Ancaman Bagi Perkembangan Industri Fintech
        • APG Typologies Workshop topik Digital ID
        • Partisipasi OJK pada Kegiatan Pelatihan dalam rangka Pemberian Asistensi Kepada UIF Timor-Leste
        • BRI Investment Services Specialist Modul Code of Conduct terkait Penerapan Program APU PPT
        • Pelaksanaan Capacity Building kepada Pengurus Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung
        • Pelaksanaan The 5th Annual Counter Terrorism Financing Summit (CTF Summit) 12 s.d. 14 November 2019 di Manila Filipina
        • Partisipasi Grup Penanganan APU-PPT OJK pada Kegiatan Pembahasan Diaspora Sebagai Investor di Pasar Keuangan Indonesia
        • Partisipasi OJK dalam kegiatan Diseminasi FIR on ML/TF 2021
        • Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau
        • Diseminasi Kebijakan Regulasi Mengenai Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Persons (PEP)
        • Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Tahun 2021
        • Kegiatan Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Semester I Tahun 2019
        • Diseminasi LKAHP Program APU PPT Semester I Tahun 2022
        • Kegiatan Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan (LKAHP) Program APU PPT Semester I Tahun 2020
        • Kegiatan Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Tahun 2019 - Jakarta, 3 Juli 2020
        • Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan (LKAHP) Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Semester I Tahun 2021
        • Diseminasi Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK
        • dummy 1
      • Siaran Pers
        • OJK Perkuat Kerjasama dengan Kemendagri dan PPATK
        • test draft
    • Data dan Statistik
      • Laporan Hasil Pelaksanaan Penerapan APU-PPT
      • Data Hasil Pelaksanaan Penerapan APU-PPT
    • Informasi
      • Materi
        • FATF Gudance - Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion
        • FATF Guidance - Private Sector Information Sharing
        • FATF Guidance - Related Data and Statictics
        • FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership
        • Koordinasi Pengenaan Sanksi terhadap PJK IKNB terkait Pelanggaran Program APU PPT
        • Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dari OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
        • The FATF Recommendations
        • Materi Pertemuan dengan Sektor Jasa Keuangan dalam rangka Penguatan Penerapan Program APU PPT
        • Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems
        • Materi Focus Group Discussion “Pembahasan Kuesioner Penilaian Efektivitas/Immediate Outcome atas Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan”
        • Materi Sosialisasi Program APU PPT bagi Financial Club Jakarta dalam Rangka GPUT Mengajar
        • Materi Pendampingan dan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Sektor Jasa Keungan
        • Materi Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Sektor Pasar Modal
        • Materi Sosialisasi Program APU PPT bagi APRDI
        • Materi Webinar Sosialisasi Penilaian Risiko TPPU/TPPT/PPSPM di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021
        • Materi Kesiapan Sektor Jasa Keuangan dalam Menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Tahun 2017
        • Materi dalam Webinar Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program APU-PPT
        • Materi Webinar Series: "Melawan TPPU Melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi
        • Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Pencegahan TPPT
        • Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan Non-Profit Organization
      • NRA & SRA
        • Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment) Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021
        • Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Risiko TPPU dan TPPT (National Risk Assessment)
        • Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPT Tahun 2015
        • Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPU Tahun 2015
        • Penilaian Risiko TPPU Pada Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017
        • Penilaian Risiko Regional Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi
        • Pengkinian Penilaian Risiko Organisasi Kemasyarakatan Disalahgunakan Sebagai Sarana Pendanaan Terorisme Tahun 2022
        • Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (Sectoral Risk Assessment Sektor Jasa Keuangan) Tahun 2019
        • Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan
        • Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi
        • Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pasar Modal
        • Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan
        • Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022
        • Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022
        • Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Penipuan SIBER Tahun 2022
        • Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021
        • Konsolidasi Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Sektor Industri Berisiko Tinggi
      • Tipologi
        • APG-MENAFATF SOCIAL MEDIA AND TERRORISM FINANCING REPORT
        • APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2018
        • APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2019
        • APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2020
        • APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2021
        • APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2022
      • Home
      • Hasil Evaluasi
        • Indonesia's Mutual Evaluation Report 2018
      • Hasil Riset
        • FATF Paper - Best Practice on Beneficial Owner for Legal Person
        • FATF Paper: COVID-19-related ML/TF Risks and Policy Responses
        • FATF Report – Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing
        • FATF Report - Financial Flows from Human Trafficking
        • FATF Report - Money Laundering on Illegal Wild Life Trade
        • FATF Report - Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling
        • FATF Report – Money Laundering from Environmental Crime
        • FATF Report - Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids
        • FATF Report – Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT
        • FATF Report - Professional Money Laundering
        • FATF Report – Stocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data Protection
        • FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments
        • Kajian Tingkat Kerentanan Industri ECF terhadap TPPU dan TPPT
        • Kajian Tingkat Kerentanan Industri Peer to Peer Lending terhadap TPPU dan TPPT
        • Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators
        • Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
    • Peraturan
      • UU
        • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
        • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
      • Peraturan Lainnya
        • Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-09-1.02.02-PPATK-09-2012 tentang Tata Cara Penyampaian LTKM dan LTKT bagi PJK
        • Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-12-1.02-PPATK-06-13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi PJK
        • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
        • Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam DPPSPM dan Pemblokiran Serta Merta atas Dana Miliki Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DPPSPM
        • Perubahan Kedua Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam DPPSPM dan Pemblokiran Serta Merta atas Dana Miliki Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DPPSPM
      • POJK
        • POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
        • POJK Nomor 12-POJK.01-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan
        • POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
      • SEOJK
        • SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
        • SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro
        • SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2022 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
        • SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT
        • SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
        • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.
        • SEOJK Nomor 32-SEOJK.03-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan
        • SEOJK Nomor 37-SEOJK.05-2017 tentang Penerapan ProgramAPU PPT di Sektor IKNB
        • SEOJK Nomor 38-SEOJK.01-2017 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta DTTOT
        • SEOJK Nomor 47-SEOJK.04-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Pasar Modal
    • Tentang
      • Home
      • Fungsi dan Tugas Pokok
      • Overview APU PPT
      • Rezim APU PPT Internasional
      • Rezim APU PPT Nasional
      • Struktur Organisasi Grup Penanganan APU PPT
All Site Content
  • APU-PPT
    • APU-PPT

Link Terkait

  • Financial Action Task Force (FATF)
  • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  • Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
  • Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)
  • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
  • Kejaksaan Republik Indonesia
  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pertama 1 2 3 Terakhir 

  • Telepon

    (021) 2960 0000

  • Fax

    (021)385 8321

  • Email

    humas@ojk.go.id

Copyright ©2016 Otoritas Jasa Keuangan - OJK. All Rights Reserved.
Mengatur.Mengawasi.Melindungi