You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.
Sign In
It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.
Link Terkait
Hubungi Kami
FAQ
APU-PPT
Currently selected
Beranda
Tentang
Rezim APU PPT Nasional
Rezim APU PPT Internasional
Berita dan Kegiatan
Info Terkini
Siaran Pers
Foto Kegiatan
AML News
Publikasi
Peraturan
UU
POJK
SEOJK
Peraturan Lainnya
Publikasi
NRA & SRA
Tipologi
Hasil Riset
Hasil Evaluasi
Materi Sosialisasi
APU-PPT
APU-PPT
Currently selected
Berita dan Kegiatan
Publikasi
Berbagai Dokumen Guidance yang Diterbitkan oleh FATF
Berbagai Dokumen Guidance yang Diterbitkan oleh FATF
FATF Paper – Best Practice on Beneficial Owner for Legal Person
FATF Guidance on Digital Identity
FATF Guidance on Proliferation Financing Risk Assessment and Mitigation
FATF Guidance on Risk-Based Supervision
FATF Paper: COVID-19-related ML/TF Risks and Policy Responses
FATF Recommendation Updated June 2019
FATF Recommendation Updated March 2022
FATF Report – Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids
Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF - 21 Februari 2020
Informasi Terkait Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Yurisdiksi Lain yang Dipantau, yang dipublikasikan oleh Financial Action Task Force (FATF)
Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – 23 Oktober 2020
Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Juni 2021
Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – 30 Juni 2020
Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Juni 2022
Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Maret 2022
Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Oktober 2021
Informasi Negara Berisiko Tinggi yang Dipublikasikan oleh FATF – Oktober 2022
AML News
Foto Kegiatan
Home
Info Terkini
Kehadiran Grup Penanganan APU PPT (GPUT) sebagai Narasumber dalam PPATK 3rd Legal Forum “Mewujudkan Green Economy Berintegritas Melalui Upaya Disrupsi Pencucian Uang pada Pajak Karbon”
9th International Conference on Financial Criminology (ICFC) 2018
Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Expert Gym : Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme – Ancaman Bagi Perkembangan Industri Fintech
APG Typologies Workshop topik Digital ID
Partisipasi OJK pada Kegiatan Pelatihan dalam rangka Pemberian Asistensi Kepada UIF Timor-Leste
BRI Investment Services Specialist Modul Code of Conduct terkait Penerapan Program APU PPT
Pelaksanaan Capacity Building kepada Pengurus Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Lampung
Pelaksanaan The 5th Annual Counter Terrorism Financing Summit (CTF Summit) 12 s.d. 14 November 2019 di Manila Filipina
Partisipasi Grup Penanganan APU-PPT OJK pada Kegiatan Pembahasan Diaspora Sebagai Investor di Pasar Keuangan Indonesia
Partisipasi OJK dalam kegiatan Diseminasi FIR on ML/TF 2021
Diseminasi Kebijakan Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI Kantor Wilayah Kepulauan Riau
Diseminasi Kebijakan Regulasi Mengenai Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Persons (PEP)
Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Tahun 2021
Kegiatan Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Semester I Tahun 2019
Diseminasi LKAHP Program APU PPT Semester I Tahun 2022
Kegiatan Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan (LKAHP) Program APU PPT Semester I Tahun 2020
Kegiatan Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Tahun 2019 - Jakarta, 3 Juli 2020
Diseminasi Laporan Kompilasi dan Analisis Hasil Pengawasan (LKAHP) Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Semester I Tahun 2021
Diseminasi Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi ke PPATK
dummy 1
Siaran Pers
OJK Perkuat Kerjasama dengan Kemendagri dan PPATK
test draft
OJK Terbitkan Aturan Baru Penerapan Program APU PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Data dan Statistik
Laporan Hasil Pelaksanaan Penerapan APU-PPT
Data Hasil Pelaksanaan Penerapan APU-PPT
Informasi
Materi
FATF Gudance - Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Measures and Financial Inclusion
FATF Guidance - Private Sector Information Sharing
FATF Guidance - Related Data and Statictics
FATF Guidance on Transparency and Beneficial Ownership
Koordinasi Pengenaan Sanksi terhadap PJK IKNB terkait Pelanggaran Program APU PPT
Mekanisme Penyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dari OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
The FATF Recommendations
Materi Pertemuan dengan Sektor Jasa Keuangan dalam rangka Penguatan Penerapan Program APU PPT
Methodology for Assessing Technical Compliance with the FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT Systems
Materi Focus Group Discussion “Pembahasan Kuesioner Penilaian Efektivitas/Immediate Outcome atas Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan”
Materi Sosialisasi Program APU PPT bagi Financial Club Jakarta dalam Rangka GPUT Mengajar
Materi Pendampingan dan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko Sektor Jasa Keungan
Materi Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko di Sektor Pasar Modal
Materi Sosialisasi Program APU PPT bagi APRDI
Materi Webinar Sosialisasi Penilaian Risiko TPPU/TPPT/PPSPM di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021
Materi Kesiapan Sektor Jasa Keuangan dalam Menghadapi Mutual Evaluation Review (MER) Terhadap Indonesia Tahun 2017
Materi dalam Webinar Penguatan Peran Direksi dan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Keuangan Non-Bank dalam Menunjang Efektivitas Penerapan Program APU-PPT
Materi Webinar Series: "Melawan TPPU Melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi
Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Pencegahan TPPT
Panduan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko terkait Penyalahgunaan Non-Profit Organization
NRA & SRA
Penilaian Risiko Nasional (National Risk Assessment) Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021
Pengkinian Penilaian Risiko Indonesia terhadap Risiko TPPU dan TPPT (National Risk Assessment)
Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPT Tahun 2015
Penilaian Risiko Indonesia terhadap TPPU Tahun 2015
Penilaian Risiko TPPU Pada Sektor Jasa Keuangan Tahun 2017
Penilaian Risiko Regional Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi
Pengkinian Penilaian Risiko Organisasi Kemasyarakatan Disalahgunakan Sebagai Sarana Pendanaan Terorisme Tahun 2022
Penilaian Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (Sectoral Risk Assessment Sektor Jasa Keuangan) Tahun 2019
Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Kehutanan
Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi
Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Pasar Modal
Penilaian Risiko Sektoral Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Perbankan
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi Tahun 2022
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Narkotika Tahun 2022
Penilaian Risiko Sektoral Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Tindak Pidana Penipuan SIBER Tahun 2022
Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021
Konsolidasi Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Sektor Industri Berisiko Tinggi
Penilaian Risiko Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA) Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023
PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME PADA TEKNOLOGI FINANSIAL TAHUN 2023
Tipologi
APG-MENAFATF SOCIAL MEDIA AND TERRORISM FINANCING REPORT
APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2018
APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2019
APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2020
APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2021
APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2022
APG YEARLY TYPOLOGIES REPORT 2023
Home
Hasil Evaluasi
Indonesia's Mutual Evaluation Report 2018
Hasil Riset
FATF Paper - Best Practice on Beneficial Owner for Legal Person
FATF Paper: COVID-19-related ML/TF Risks and Policy Responses
FATF Report – Ethnically or Racially Motivated Terrorism Financing
FATF Report - Financial Flows from Human Trafficking
FATF Report - Money Laundering on Illegal Wild Life Trade
FATF Report - Money Laundering and Terrorist Financing Risks Arising from Migrant Smuggling
FATF Report – Money Laundering from Environmental Crime
FATF Report - Money Laundering from Fentanyl and Synthetic Opioids
FATF Report – Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT
FATF Report - Professional Money Laundering
FATF Report – Stocktake on Data Pooling, Collaborative Analytics and Data Protection
FATF/Egmont Trade-based Money Laundering: Trends and Developments
Kajian Tingkat Kerentanan Industri ECF terhadap TPPU dan TPPT
Kajian Tingkat Kerentanan Industri Peer to Peer Lending terhadap TPPU dan TPPT
Trade-Based Money Laundering: Risk Indicators
Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
Peraturan
UU
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Peraturan Lainnya
Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-09-1.02.02-PPATK-09-2012 tentang Tata Cara Penyampaian LTKM dan LTKT bagi PJK
Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-12-1.02-PPATK-06-13 tentang Tata Cara Penyampaian LTKL bagi PJK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam DPPSPM dan Pemblokiran Serta Merta atas Dana Miliki Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DPPSPM
Perubahan Kedua Peraturan Bersama tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam DPPSPM dan Pemblokiran Serta Merta atas Dana Miliki Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam DPPSPM
POJK
POJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
POJK Nomor 12-POJK.01-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan
POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
SEOJK
SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
SEOJK Nomor 11/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Lembaga Keuangan Mikro
SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2022 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi
SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.01/2017 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan Yang Identitasnya Tercantum Dalam DTTOT
SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta Atas Dana Nasabah Di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/SEOJK.04/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal.
SEOJK Nomor 32-SEOJK.03-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan
SEOJK Nomor 37-SEOJK.05-2017 tentang Penerapan ProgramAPU PPT di Sektor IKNB
SEOJK Nomor 38-SEOJK.01-2017 tentang Pedoman Pemblokiran Serta Merta DTTOT
SEOJK Nomor 47-SEOJK.04-2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Pasar Modal
Tentang
Home
Fungsi dan Tugas Pokok
Overview APU PPT
Rezim APU PPT Internasional
Rezim APU PPT Nasional
Struktur Organisasi Grup Penanganan APU PPT
All Site Content
APU-PPT
APU-PPT
Link Terkait
Financial Action Task Force (FATF)
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
Kejaksaan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Pertama
1
2
3
Terakhir