Tata Kelola

 

Governance Principles (1)


Governance Structure (2)

Struktur tata kelola terdiri dari :

  1. Organ utama tata kelola adalah Dewan Komisioner; yang bersifat kolektif kolegial
  2. Organ pendukung tata kelola adalah Sekretariat, Dewan Audit, Komite Etik dan komite lainnya;
  3. Infrastruktur tata kelola terdiri dari pedoman (code), piagam (charter), peraturan, prosedur (SOP) dan sistem informasi sebagai acuan di dalam menjalankan fungsi dan tugas, serta menerbitkan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

Governance Process (3)

Pelaksananaan governance OJK didukung oleh fungsi asurans yang profesional dan obyektif dengan menggunakan  model the three lines of defense (tiga lapis pertahanan)  dan strategi combined assurance yang memberikan metode praktis untuk memastikan governance process di OJK berjalan secara efektif.

  1. The first line of defense (pertahanan lapis pertama) dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang melakukan aktivitas operasional sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak OJK;
  2. The second line of defense (pertahanan lapis kedua) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko OJK secara keseluruhan sebagai bagian dari governance process; dan
  3. The third line of defense (pertahanan lapis ketiga) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal beserta auditor eksternal yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertahanan lapis pertama dan lapis kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu, OJK juga mengembangkan 3 (tiga ) inisiatif dalam rangka implementasi dan penguatan governance process, yaitu:

1. Program Pengendalian Gratifikasi

  1. Gratifikasi sebagai pintu masuk korupsi perlu dikendalikan.
  2. Program pengendalian gratifikasi adalah program nasional  yang dikoordinasikan KPK.
  3. Memastikan penerapan code of conduct yang mengatur do's and dont's perilaku seluruh jajaran OJK

2. Revitalisasi Whistle Blowing System (WBS)

  1. Peningkatan efektifitas  pengelolaan pengaduan dan  tindak lanjutnya.
  2. Optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh  stakeholder.

3. Fungsi Anti Fraud OJK

  1. Unit struktural untuk  penyusunan strategi, edukasi, pencegahan, deteksi, dan penindakan fraud,
  2. Koordinasi pengendalian gratifikasi, monitoring LHKPN, data analytic, dan penuntasan tindaklanjut WBS


Governance Outcome (4)

Dengan prinisip, struktur dan proses governance yang dilaksanakan, OJK menetapkan Governance Roadmap sbb: