Lembaga Keuangan Khusus

 

​​​​

LEMBAGA KEUANGAN KHUSUS​

 

Lembaga Keuangan Khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus, umumnya berkaitan dengan upaya mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan khusus dimaksud meliputi: Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

 

1.   ​ Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Secara khusus, LPEI mengemban tugas untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional melalui skema pembiayaan ekspor nasional. 

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melaksanakan 3 kegiatan usaha utama berupa:

a.  Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek; 

b.  Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan

c.  Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi 

Pembiayaan ekspor nasional diberikan LPEI dalam bentuk: 

a.  Pembiayaan; 

b.  Penjaminan; dan/atau 

c.  Asuransi.

 

2.    Perusahaan Pergadaian

Usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Usaha pergadaian didirikan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen telah ditetapkan Peraturan OJK nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian pada tanggal 29 Juli 2016.

Perusahaan Pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah.

 

3.    Lembaga Penjamin

Lembaga Penja min pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan, dengan tujuan:

a.  menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengakses pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya;

b.  meningkatkan akses bagi dunia usaha;

c.  mendorong tumbuhnya pembiayaan dan terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;

d.  meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan yang memiliki keunggulan untuk ekspor;

e.  mendukung tumbuhnya perekonomian nasional; dan

f.   meningkatkan tingkat inklusivitas keuangan nasional.

 

4.    Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Sejalan dengan program Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, perlu diupayakan tersedianya dana yang memadai melalui pembiayaan sekunder perumahan. Untuk melakukan pembiayaan dimaksud, Pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) merupakan lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Pembiayaan sekunder perumahan dilakukan melalui sekuritisasi aset keuangan (KPR).

Sekuritisasi merupakan transformasi aset yang tidak likuid menjadi likuid dengan cara pembelian Aset Keuangan dari Kreditor Asal dan penerbitan Efek Beragun Aset. Melalui mekanisme ini diharapkan dapat meniadakan maturity mismatch antara sumber pendanaan perbankan yang bersifat jangka pendek dengan pemberian kredit perumahan yang umumnya jangka panjang.

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan bertugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman kepada bank dan lembaga keuangan penyalur KPR. Dalam transaksi sekuritisasi, perusahaan dapat bertindak sebagai koordinator global, penjamin, penata sekuritasasi, dan/atau Pendukung Kredit.

Selanjutnya, mengenai penyaluran pinjaman kepada bank dan/atau lembaga keuangan penyalur KPR dimaksudkan untuk memperbanyak volume KPR yang disalurkan kepada masyarakat. Saat ini PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau disingkat PT SMF (Persero) merupakan satu-satunya perusahaan pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia. ​