SP 233/DKPU/OJK/XI/2026
SIARAN PERS
OJK LUNCURKAN DUA ROADMAP UNTUK PERKUAT INDUSTRI PVML SYARIAH DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
National Forum of Financing Services and Microfinance 2026
Jakarta, 19 November 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan dua peta jalan (roadmap) pengembangan industri Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) periode 2026–2031 guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Dua roadmap itu diharapkan bisa mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah, memperkuat pembiayaan berkelanjutan, serta memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Peluncuran kedua roadmap tersebut berlangsung dalam National Forum of Financing Services and Microfinance (NFSM) 2026 di Jakarta, Kamis, yang mengusung tema “Stronger Collaboration, Sharia Acceleration, Sustainable Transformation".
Forum yang merupakan penyelenggaraan kedua ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi OJK, kementerian/lembaga, pelaku industri, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kontribusi industri PVML terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya menegaskan bahwa industri PVML memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah, serta mendukung transformasi menuju keuangan berkelanjutan.
Friderica menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, industri jasa keuangan perlu terus memperkuat keberpihakan terhadap UMKM melalui penyediaan pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
“Memperkuat pembiayaan UMKM agar memiliki dampak yang semakin nyata merupakan panggilan kemanusiaan dan panggilan keberpihakan kita kepada para pejuang UMKM," kata Friderica.
Hingga September 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM mencapai Rp1.963 triliun atau tumbuh 3,08 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, penyaluran pembiayaan UMKM oleh industri PVML mencapai Rp331 triliun atau tumbuh 4,55 persen yoy.
Menurut Friderica, penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui perluasan akses permodalan, tetapi juga membutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, penguatan tata kelola, serta pemanfaatan teknologi agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Selain memperkuat pembiayaan UMKM, Friderica menekankan pentingnya percepatan pengembangan industri PVML syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, serta peningkatan kontribusi industri dalam mendukung pembiayaan kegiatan ekonomi produktif yang ramah lingkungan.
“Keuangan berkelanjutan harus menjadi napas kita bersama dalam mengembangkan sektor keuangan, dengan memasukkan tiga unsur, yaitu dukungan kepada UMKM, ekonomi syariah, dan keuangan berkelanjutan," kata Friderica.
Friderica berharap peluncuran kedua roadmap dapat memperkuat arah pengembangan industri PVML sekaligus mendorong peningkatan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen. Upaya tersebut memerlukan sinergi OJK, pemerintah, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan agar transformasi industri memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
Peluncuran Dua Roadmap Penguatan Industri PVML 2026–2031
Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman menyampaikan bahwa penyelenggaraan NFSM 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pengembangan industri melalui peluncuran dua roadmap secara bersamaan, yaitu Roadmap Pengembangan dan Penguatan PVML Syariah 2026–2031 serta Roadmap Pengembangan dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan Bidang PVML 2026–2031.
Kedua roadmap tersebut menjadi pedoman strategis untuk memperkuat kapasitas, daya saing, dan kontribusi industri PVML dalam memperluas akses pembiayaan, mengembangkan ekonomi syariah, serta mendukung transformasi menuju ekonomi hijau.
“Roadmap ini merupakan komitmen kita bersama, bukan hanya milik OJK. Ini adalah panduan untuk mengarahkan langkah-langkah yang harus kita lakukan ke depan," kata Agusman.
Hingga September 2026, pembiayaan industri PVML mencapai Rp1.066 triliun atau tumbuh 9,43 persen yoy, dengan jumlah pelaku industri sebanyak 755 entitas.
Pada periode yang sama, pembiayaan PVML syariah tumbuh 11,36 persen yoy menjadi Rp125,44 triliun atau mencakup sekitar 11,77 persen dari total pembiayaan PVML. Sementara itu, pembiayaan berkelanjutan oleh industri PVML tumbuh 13,01 persen menjadi Rp212,58 triliun.
Agusman menilai capaian tersebut menunjukkan potensi industri PVML untuk terus meningkatkan kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syariah dan pembiayaan berkelanjutan. Oleh karena itu, OJK mendorong penguatan strategi dan implementasi roadmap secara konsisten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita sudah mencapai pertumbuhan dua digit untuk sektor syariah. Kita harus terus maju dan berkembang untuk semakin memperkuat sektor syariah ini," kata Agusman.
Roadmap Pengembangan dan Penguatan PVML Syariah 2026–2031 merupakan tindak lanjut dari Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah yang sebelumnya diluncurkan OJK di Makassar. Roadmap tersebut mengarahkan pengembangan industri PVML syariah yang sehat, berintegritas, dan berdaya saing untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional.
Melalui roadmap tersebut, OJK mendorong peningkatan kapasitas industri, penguatan tata kelola, serta inovasi produk dan skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif.
Sementara itu, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Keuangan Berkelanjutan Bidang PVML 2026–2031 bertujuan memperkuat kontribusi industri dalam mendukung pembiayaan transformasi ekonomi hijau, penurunan emisi gas rumah kaca, serta pencapaian target emisi nol bersih (net zero emission) Indonesia pada 2060.
Implementasi roadmap tersebut berfokus pada enam aspek utama, yaitu peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia, penguatan manajemen risiko dan tata kelola, pengembangan produk, penguatan pengaturan dan pengawasan, pengembangan infrastruktur data dan sistem informasi keuangan berkelanjutan, serta penguatan ekosistem pendukung.
Peluncuran kedua roadmap ini melengkapi berbagai langkah OJK dalam memperkuat arah pengembangan industri PVML. Sepanjang 2023–2026, OJK telah menerbitkan enam roadmap yang mencakup industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, pergadaian, serta kegiatan usaha dan ekosistem bulion.
Perkuat Sinergi Pembiayaan UMKM dan Ekosistem Bulion
Selain meluncurkan kedua roadmap, OJK melalui rangkaian NFSM 2026 turut memfasilitasi penguatan sinergi Pembiayaan UMKM antara lembaga jasa keuangan PVML dan berbagai pemangku kepentingan.
Sinergi tersebut melibatkan ASLINDO dengan Pusat Investasi Pemerintah untuk memperkuat akses pendanaan lembaga keuangan mikro, serta PT Pegadaian dengan Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia dan Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia untuk mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.
Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara industri jasa keuangan dan sektor usaha, memperluas peluang pembiayaan produktif, serta mendukung pengembangan ekosistem industri PVML yang sehat dan berdaya saing.
Rangkaian NFSM 2026 juga menghadirkan diskusi panel yang membahas kontribusi, peluang, dan tantangan industri PVML dalam memperkuat pembiayaan UMKM, mengakselerasi ekonomi syariah, dan mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan.
Kegiatan yang berlangsung secara hibrida ini diikuti perwakilan kementerian/lembaga, asosiasi industri PVML, asosiasi UMKM, lembaga internasional, pelaku industri jasa keuangan, pelaku UMKM, akademisi, serta media massa.
Melalui penyelenggaraan NFSM 2026 dan peluncuran kedua roadmap tersebut, OJK terus memperkuat sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kontribusi industri PVML dalam memperluas akses pembiayaan UMKM, mempercepat pengembangan ekonomi syariah, serta mendukung transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
***
Informasi lebih lanjut:
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK - Wahyu Budi Satriyo
Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id