Anggota Dewan Komisioner

Muliaman Dharmansyah Hadad lahir di Bekasi, Jawa Barat, pada 3 April 1960. Lulusan sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1984 ini melanjutkan pendidikan S2-nya di John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Massachusetts, Amerika Serikat, pada 1990, dan memperoleh gelar Master of Public Administration setahun kemudian. Pada 1996, Muliaman menyandang gelar PhD dalam bidang Business and Economics, dari Monash University, Melbourne, Australia.

Muliaman mengawali kariernya sebagai staf umum di Kantor Bank Indonesia di Mataram sejak 1986. Pada 2003 dia diangkat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan, dan dua tahun kemudian dia menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Muliaman Dharmansyah Hadad diangkat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.69/P Tanggal 22 Desember 2006 dan dilantik pada 11 Januari 2007.

Muliaman juga aktif sebagai ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Indonesia dan menjadi pengajar di beberapa perguruan tinggi seperti menjadi dosen Pascasarjana Universitas Indonesia dan dosen Pascasarjana Universitas Trisakti, serta pernah menjabat Ketua Ikatan Alumni UI Fakultas Ekonomi periode 2007-2010.

Sosok Sekjen Pengurus Pusat ISEI (2003-2006 dan 2006-2009) ini dilantik kembali untuk masa jabatan kedua Deputi Gubernur BI sesuai Keputusan Presiden RI No.75/P Tanggal 21 Desember 2011 dan dilantik pada 29 Desember 2011. Pada 18 Juli 2012, Muliaman Dharmansyah Hadad ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Ketua Fokus Group Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (PP-ISEI) ini dilantik pada 20 Juli 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Penyandang gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini telah lama berkiprah di Kementerian Keuangan. Rahmat Waluyanto mengawali karier pada 1985 sebagai staf pada Direktorat Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan.

Pada 2005, pria kelahiran Lampung, 3 Oktober 1956 itu diangkat sebagai Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dan setahun kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan hingga Juli 2012. Rahmat Waluyanto yang juga lulusan MBA bidang Finance dari University of Denver, Colorado, Amerika Serikat pernah menjabat sebagai Alternate Governor IMF atau Gubernur Bank Indonesia yang menjadi Governor IMF di Washington, D.C., AS.

Pada 18 Juli 2012 silam, peraih gelar PhD dalam bidang Accounting dan Finance dari University of Birmingham, Inggris, ini ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan pada 20 Juli 2012 mengambil sumpahnya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017. Dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2012, Rahmat Waluyanto diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan Ketua Komite Etik OJK merangkap anggota.

Penyandang gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat dan gelar Master of Science in Management (MSM) di Arthur D Little Management Institute, Boston, Amerika Serikat, ini dilahirkan di Balige, Sumatra Utara, pada Januari 1954. Nelson Tampubolon mengawali kariernya di Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai Staf Umum Pengawasan Bank selama setahun mulai 1982.

Pada 1983, dia menjalani tugas belajar di New York, AS, dan pada 1988 diangkat sebagai Kepala Seksi di Bidang Pengembangan Organisasi BI. Setelah menjalani promosi dan rotasi di beberapa direktorat, Nelson diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan pada 2002. Sejak 2005 hingga 2008, dia menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Singapura dan selanjutnya sebagai Direktur Direktorat Internasional pada 2008 hingga Januari 2012.

Alumnus Lembaga Pertahanan Nasional Angkatan XIII (2005) ini ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012. Nelson Tampubolon mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Perempuan kelahiran Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 27 Juni 1959 ini meraih gelar Insinyur di Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung, Jawa Barat. Dia juga menuntaskan pendidikan Master of Business Administration dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali jenjang kariernya di pemerintahan setelah bergabung di Kementerian Keuangan pada 1989. Pada 2006, dia menjabat sebagai Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Dia diangkat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan Keputusan Presiden Nomor 20/M Tahun 2011 Tanggal 21 Januari 2011.

Pada 18 Juli 2012 Nurhaida ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012. Dia dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Firdaus Djaelani mengawali karier pegawai negeri sipil sebagai staf Departemen Keuangan pada 1981. Pria kelahiran Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 17 Desember 1954 ini pernah menjabat sebagai anggota ataupun ketua tim pelaksana berbagai penelitian dan persiapan undang-undang seperti UU Asuransi, UU Dana Pensiun, UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU Anti-Pencucian Uang, dan masih banyak lagi.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Manajemen pada 1993 yang berpengalaman sebagai regulator maupun pelaku industri di sektor perbankan maupun sektor keuangan non-bank (khususnya asuransi) ini diangkat menjadi Direktur Direktorat Asuransi DJLK, Departemen Keuangan, tepatnya sejak 2000 hingga 2006. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Penjaminan & Manajemen Risiko LPS sejak 2005 hingga 2008. Lulusan strata 2 jurusan Ekonomi di Ball State University, Indiana, Amerika Serikat, 1988, ini diangkat menjadi Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif LPS pada 2008, hingga April 2012.

Penyandang gelar doktor dari Universitas Gadah Mada sejak 2012 ini juga aktif sebagai Ketua Indonesia Senior Executive Association (ISEA), duduk dalam kepengurusan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Penasihat Masyarakat Ekonomi Syariah sejak 2009. Sebelumnya dia pernah menjadi anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (2006-2011), Wakil Perhimpunan Masyarakat Madani (2002-2006), dan Pengurus Badan Musyawarah Betawi (1982-1990).

Firdaus Djaelani ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 pada 18 Juli 2012. Dia mengucapkan sumpah atas pelantikannya di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Sosok kelahiran Bandung, Jawa Barat, pada 12 Juli 1959 ini memulai karier sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran, Bandung, pada 1985. Ilya Avianti juga meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntan, Magister Sains Akuntansi, hingga Doktor Akuntansi di kampus yang sama.

Sejak 2002 Ilya Avianti tercatat aktif di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan terakhir menjabat sebagai Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia. Dia juga menjadi tenaga ahli Menteri Keuangan periode 2005-2006.

Pada 2007, Ilya menjadi tenaga ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dua tahun kemudian, posisinya beralih menjadi Pelaksana Tugas Auditor Utama Keuangan Negara VII pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII BPK RI merangkap staf ahli. Setelah menjadi kandidat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Guru Besar sekaligus dosen tetap Fakultas Ekonomi Unpad ini mundur dari jabatan yang telah didudukinya sejak 2010 tersebut.

Pada 18 Juli 2012, Ketua Dewan Konsultatif Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Anggota Kehormatan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) itu ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan disumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono mengawali kariernya sebagai staf di Bagian Pemeriksaan Kredit, Urusan Perencanaan Pengawasan Kredit Bank Indonesia sejak 1980. Perempuan kelahiran London, Inggris, pada 21 Juli 1954 ini meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 1979 dan gelar Legum Magister dari Washington College of Law, The American University, Amerika Serikat, pada 1984.

Pada 2001 penyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia itu diangkat sebagai Deputi Direktur memimpin Direktorat Hukum Bank Indonesia dan pada 2003 diangkat sebagai Direktur Direktorat Luar Negeri Bank Indonesia. Kusumaningtuti pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia pada 2006. Setahun kemudian dia didaulat sebagai Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia BI. Dan pada 2010, Kusumaningtuti diberi amanat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York, AS, selama dua tahun.

Pada 18 Juli 2012 peraih gelar Master of Law International Law dan Legal Studies serta Phd di The American University, Washington D.C., AS, ini ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2012-2017.

Mardiasmo lahir di Solo, Jawa Tengah, 10 Mei 1958. Ia menyelesaikan pendidikan jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada 1981, magister pada University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat, pada 1989 dan Doktor School of Public Policy, University of Birmingham Inggris pada 1999.

Pada 10 Desember 2010, Mardiasmo terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) periode 2010-2014 dalam Kongres XI IAI di Jakarta. Di sektor publik, Mardiasmo pernah menyampaikan keinginannya agar akuntan dapat mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga APBN benar- benar sampai ke tujuan, melalui pembangunan.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu pun pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 2010.

Pada 28 Jumi 2012, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengangkat Mardiasmo sebagai Komisaris Utama Jasa Rahaja berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham, tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan.

Dan pada 27 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menunjuk Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan saat pelantikan menteri Kabinet Kerja 2014-2019. Mardiasmo menggantikan Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Kabinet Indonesia Bersatu II era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2009-2014.

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Gelar Sarjana Ekonomi diraih dari Universitas Indonesia, kemudian Mirza memperoleh gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia.

Beliau mengawali karir sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Sejak tahun 2002 hingga Oktober 2005, Beliau menjabat sebagai Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Sekuritas, kemudian pada November ditahun yang sama beliau diminta menjadi Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama kurun waktu 2008 – 2010, Mirza bertugas sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisioner. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.113/P Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk periode 2013 - 2014.

Jabatan tersebut diperpanjang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2014, Mirza Adityaswara ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun.