​

​Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

Abstrak:

• Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (PADK) ini disusun sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah. PADK ini juga dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut implementasi produk tersebut dan menetapkan standar yang memadai bagi penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen bagi nasabah investor.

• Dasar hukum PADK ini adalah: UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2026; POJK No. 4 Tahun 2026; POJK No. 13/POJK.03/2021; POJK No. 25/POJK.03/2021; dan POJK No. 26 Tahun 2024.

• Dalam PADK ini diatur mengenai: a) penerapan tata kelola dalam penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah, termasuk tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pembentukan komite Investasi dan fungsi independen sesuai kebutuhan dan/atau kompleksitas bank yang diukur dengan rasio nilai signifikansi produk; b) penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah, termasuk kewajiban memiliki kebijakan dan prosedur, pengendalian risiko operasional termasuk pemisahan dana Investasi dari dana simpanan, pemisahan aset yang mendasari dari aset produktif lain, serta pengendalian risiko konsentrasi dan risiko kredit; c) penilaian kesesuaian (suitability assessment) antara kebutuhan dan kemampuan nasabah investor dengan produk investasi perbankan syariah, dan kriteria Investor sophisticated; d) penetapan kriteria aset yang mendasari, larangan mengagunkan, menjaminkan, atau mengalihkannya untuk kebutuhan Bank, serta agunan dan penanganan aset yang mendasari bermasalah; e) penatalaksanaan rekening investasi nasabah investor, serta pembentukan cadangan kerugian atas aset yang mendasari; dan f) pelindungan konsumen berdasarkan 7 (tujuh) prinsip utama, penerapan strategi anti fraud, tata laku bisnis melalui Investor Due Diligence (IDD), dan transparansi informasi melalui Lembar Pengungkapan Produk (LPP) yang disampaikan dalam 2 (dua) tahap serta pemenuhan prinsip syariah.

Catatan:

a. Bank yang telah memiliki produk investasi perbankan syariah sebelum tanggal 29 April 2026, menyesuaikan produknya dengan PADK ini paling lambat 2 (dua) tahun dan/atau sampai jangka waktu akad berakhir jika sisa jang​ka waktu produk kurang dari 2 (dua) tahun;

b. Permohonan izin penyelenggaran produk investasi perbankan syariah yang telah diajukan sebelum tanggal 29 April 2026 diproses sesuai dengan PADK ini.

​