SP 153/DKPU/OJK/VIII/2026

SIARAN PERS

OJK PERKUAT KOLABORASI DUKUNG PENGEMBANGAN UMKM

Pembiayaan UMKM Capai Rp1.948,72 triliun​

Jakarta, 11 Agustus 2026. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat dukungannya terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui peningkatan kolaborasi dengan kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan terkait untuk menyinergikan seluruh program memajukan UMKM.

Penguatan sinergi dan kolaborasi menjadi kunci dalam pengembangan UMKM mengingat pemerintah, Kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan telah memiliki berbagai kebijakan dan program untuk mendukung UMKM. Konektivitas berbagai program tersebut perlu semakin terhubung untuk memperkuat akses pembiayaan yang inklusif dan inovatif serta mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas.

Demikian kesimpulan pembukaan UMKM Finance Summit 2026 bertema “Penguatan Akses Pembiayaan dan Ekosistem UMKM melalui Sinergi Kebijakan AntarPemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Nasional" yang digelar OJK di Jakarta, Selasa.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam sambutannya mengatakan bahwa pengembangan ekosistem dan pembiayaan UMKM merupakan salah satu program utama OJK. Komitmen tersebut tidak hanya melibatkan sektor perbankan, tetapi juga seluruh sektor jasa keuangan untuk memberikan dukungan yang semakin luas bagi pengembangan UMKM Indonesia.

Friderica mengatakan, OJK telah menjadikan pengembangan ekosistem UMKM sebagai prioritas kebijakan OJK termasuk untuk memperluas akses pembiayaan antara lain melalui implementasi POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM) yang menyederhanakan proses pembiayaan kepada UMKM.

Menurutnya, dalam waktu dekat, OJK akan menginisiasi pembentukan satuan tugas atau working group bersama Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian UMKM dan kementerian/lembaga terkait serta industri jasa keuangan, untuk semakin mempercepat dan meningkatkan efektivitas pembiayaan UMKM.

Hingga Juni 2026, total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai angka Rp1.948,72 triliun, tumbuh sebesar 2,18 persen year on year. Perkembangan tersebut didukung oleh seluruh sektor jasa keuangan dengan sektor pasar modal tumbuh 12,25 persen year on year, sektor PVML tumbuh 7,03 persen year on year, dan sektor perbankan tumbuh 1,21 persen year on year.

Pada periode yang sama, porsi pembiayaan UMKM masih didominasi oleh sektor perbankan, sebesar 82,44 persen, diikuti oleh PVML sebesar 17,50 persen dan pasar modal sebesar 0,06 persen. Sementara itu, pada Juni 2026, kredit UMKM perbankan mencapai angka Rp1.519,35 triliun.

OJK memandang tantangan pengembangan UMKM tidak hanya terkait ketersediaan pembiayaan, tetapi juga keterhubungan berbagai komponen dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Sejumlah UMKM masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan legalitas usaha, pencatatan keuangan, informasi pasar, serta keterhubungan dengan rantai pasok. Karena itu, pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas, pendampingan, akses pasar, dan digitalisasi sesuai dengan siklus serta karakteristik usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan tersebut juga mengharapkan peningkatan pembiayaan UMKM dan mendorong UMKM naik kelas dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan.

“Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung segala upaya untuk mendorong UMKM naik kelas sehingga dapat meningkatkan taraf hidup rakyat," ucap Airlangga.

Penguatan Kebijakan Pembiayaan UMKM

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa OJK senantiasa menguatkan sinergi berbagai Kementerian/Lembaga dan industri jasa keuangan agar pengembangan UMKM berjalan secara lebih terstruktur, berkesinambungan, dan berorientasi pada hasil.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu tindak lanjut yang diharapkan lahir dari UMKM Finance Summit 2026 ini adalah pembentukan Working Group Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM dengan melibatkan perang dari Lintas Kementerian Lembaga atau lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Working Group Akselerasi dan Peningkatan Efektivitas Pembiayaan UMKM diharapkan menjadi wadah bersama untuk mengoordinasikan kebijakan Lintas Kementerian Lembaga dalam rangka membangun ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM yang efektif dan melakukan pemetaan kebijakan Lintas Kementerian Lembaga untuk mengidentifikasi peluang sinergi dan hambatan regulasi dalam implementasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM," kata Dian.

Dian menjelaskan, POJK UMKM mendorong bank dan lembaga jasa keuangan nonbank menyediakan pembiayaan yang lebih mudah, cepat, tepat, dan inklusif dengan tetap menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang baik.

Kebijakan tersebut juga membuka ruang pengembangan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan siklus usaha UMKM, termasuk supply chain financing serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembiayaan.

Pendekatan pembiayaan juga terus didorong agar semakin mempertimbangkan potensi usaha, arus kas, transaksi, serta keterlibatan UMKM dalam suatu ekosistem bisnis dan tidak hanya bertumpu pada ketersediaan agunan tambahan.

“Pada saat yang sama, OJK tengah membangun ekosistem data melalui pengembangan sistem informasi pembiayaan UMKM terintegrasi, penyempurnaan dashboard pembiayaan UMKM, penyusunan metodologi dan diseminasi indeks pembiayaan UMKM, serta penerbitan laporan pembiayaan UMKM secara berkala," kata Dian.

Perkuat Sinergi Lintas Sektor

Dalam UMKM Finance Summit 2026, OJK dan Kementerian UMKM juga menandatangani Nota Kesepahaman sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Kolaborasi tersebut antara lain diarahkan pada penguatan sinergi kebijakan dan pembiayaan UMKM, optimalisasi kredit program pemerintah, peningkatan kelayakan usaha, integrasi program pemberdayaan, penguatan akses pasar dan rantai pasok, serta pengembangan ekosistem melalui digitalisasi, hilirisasi, inovasi, kekayaan intelektual, dan pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menekankan bahwa peningkatan pembiayaan perlu diiringi dengan penguatan aspek lain dalam ekosistem UMKM, terutama akses pasar. Dengan demikian, peningkatan kapasitas produksi yang didukung pembiayaan dapat berujung pada pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

“Kalau kita mau melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, kita tidak bisa hanya melihat dari aspek pembiayaan. Kompleksitas untuk mendorong UMKM tumbuh harus dilihat dari seluruh aspek yang saling terkait, termasuk pasar," kata Maman.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri juga menekankan orkestra kebijakan pengembangan UMKM yang disertai dengan perubahan paradigma dalam pembiayaan UMKM agar sistem keuangan semakin mampu membaca karakteristik dan nilai ekonomi UMKM, termasuk melalui pemanfaatan arus kas, transaksi, data, dan keterhubungan UMKM dalam ekosistem usaha.

“Bukan hanya UMKM yang harus bankable, sistem keuangan kita juga harus semakin UMKM-able. Pembiayaan seharusnya mengikuti aktivitas ekonomi, bukan semata-mata menunggu proposal kredit," kata Hanif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan kepada masyarakat dan UMKM serta sinergi antarpemangku kepentingan untuk mendorong UMKM naik kelas.​

“Mengabdi bagi negara, kita bahagia kalau bisa membuat orang kecil bahagia, membuat UMKM naik kelas seperti Anda. Saya yakin dengan kebijakan OJK yang prorakyat, hal itu bisa terjadi. Terima kasih buat OJK," kata Maruarar.

UMKM Finance Summit 2026 membahas penguatan kebijakan pembiayaan UMKM, strategi pemberdayaan, digitalisasi, akses pasar, hilirisasi industri, pengembangan kekayaan intelektual, serta praktik terbaik internasional dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh. Forum ini juga menghadirkan perspektif dari pemerintah, Bank Indonesia, industri perbankan, dan World Bank Group mengenai pengembangan ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

***

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK - Agus Firmansyah

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id