Roadmap Keuangan Berkelanjutan

milestone.JPG 

Arah pengembangan industri jasa keuangan harus sejalan dengan rencana pembangunan Pemerintah yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMN 2014-2019) maupun jangka panjang (RPJP 2005-2025) yang bercirikan pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas-rata pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir belum menyentuh aspek sosial dan lingkungan. Salah satu isu lingkungan yang menjadi topik yang hangat dibahas adalah meningkatnya efek gas rumah kaca. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk penanggulangan perubahan iklim antara lain melalui target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan pembiayaan sendiri atau hingga 41% dengan dukungan dana internasional pada tahun 2020. Total pendanaan kegiatan untuk mendukung penurunan emisi GRK sebanyak 26% pada tahun 2020, secara indikatif adalah sebesar Rp.314 triliun per tahun atau sebesar Rp.1.570 triliun selama 2015-2019. Sumber pendanaan penurunan GRK ini diharapkan berasal dari pemerintah dan berasal dari pihak swasta masing-masing sebesar 47% dan 53%. Untuk mencapai target penurunan emisi GRK pada tahun 2020 tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Tujuan program keuangan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK sehingga mampu tumbuh dan menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan masyarakat, serta pada saat yang bersamaan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Keterbatasan pendanaan pembangunan yang memihak pada lingkungan sangat terbatas. Oleh sebab itu, untuk mendukung program keuangan berkelanjutan, OJK menyusun Road Map Keuangan Berkelanjutan yang menjadi bagian dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) serta digunakan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan keuangan berkelanjutan lainnya.

Untuk menindaklanjuti road map tersebut, OJK akan menyusun peraturan yang mendukung pengembangan pendanaan yang berkelanjutan dan memberikan insentif bagi sektor jasa keuangan. Di samping itu, peningkatan demand dan supply pendanaan keuangan berkelanjutan serta pengawasan implementasi keuangan berkelanjutan serta koordinasi dengan instansi terkait diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pendanaan keuangan berkelanjutan di Indonesia.​