Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0

OJK Bekerjasama dengan seluruh Kementerian / Lembaga, Industri Jasa Keuangan, Akademisi dan Non-Governmental Organization Internasional serta Nasional telah meluncurkan Taksonomi Hijau 1.0 sebagai panduan dalam mendukung Program Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

OJK Berkomitmen Dukung Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

"OJK memegang komitmen jangka panjang terhadap Sustainable Finance untuk memastikan kelancaran transisi menuju ekonomi rendah karbon. OJK terus mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terhadap Perjanjian Paris serta langkah negara untuk mencapai tujuan Net Zero Emission"

Keuangan Berkelanjutan Indonesia

Dukungan menyeluruh dari Sektor Jasa Keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup

ASEAN Taxonomy Board menerbitkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance Version 2 untuk mendukung transisi berkelanjutan di ASEAN

ASEAN Taxonomy Board (ATB) telah resmi meluncurkan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance version 2 (ATSF v2) pada tanggal 27 Maret 2023

ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance version 2 (ATSF v2) memuat penyelesaian Foundation Framework yang berisi metodologi terperinci terdiri dari decision trees dan guiding questions untuk seluruh tujuan lingkungan/environmental objectives (EO) dan kriteria esensial/essential criteria (EC) untuk menilai suatu aktivitas ekonomi, serta dilengkapi dengan berbagai use cases penggunaan taksonomi. ATSF v2 juga memuat Plus Standard dengan pengembangan Technical Screening Criteria (TSC) untuk focus sector pertama yaitu sektor energi. Plus Standard mengklasifikasikan suatu aktivitas menjadi Green, Amber Tier 2 dan Amber Tier 3. Green tier diselaraskan dengan taksonomi internasional lainnya dan mengacu pada target Perjanjian Paris (1,5 derajat Celcius). Sementara Amber Tier 2 dan Amber Tier 3 bertujuan untuk mendorong transisi aktivitas ekonomi. ATSF v2 juga menyoroti pentingnya aspek sosial dalam Taksonomi, dengan menggabungkannya sebagai EC ketiga di samping “Do No Significant Harm” (DNSH) dan “Remedial Measures to Transition” (RMT). ATSF menjadi pionir global untuk taksonomi kawasan yang mempertimbangkan secara menyeluruh upaya penghentian penggunaan batu bara (coal phase-outs/CPOs) agar dapat memberikan peran dalam dekarbonisasi untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris dengan menyediakan tools yang memiliki kontribusi signifikan untuk upaya transisi.


BACA LEBIH LANJUT
Image

Publikasi Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0

Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tahun 2022

Keberlanjutan telah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap pembiayaan / investasi di sektor keuangan. Namun demikian, dibutuhkan konvergensi terminologi bagi pelaku pasar dan pemangku kepentingan yang lebih luas. Salah satu tujuan dari kebijakan keuangan berkelanjutan adalah memastikan bahwa seluruh SJK dan pemangku kepentingan menggunakan kosakata umum dan transparan mengenai terminologi di keuangan berkelanjutan. Hal ini menjadi kontribusi yang terukur terhadap upaya berkelanjutan lainnya di SJK untuk mengembangkan istilah dan definisi utama dalam keuangan berkelanjutan.


BACA LEBIH LANJUT
Image

Video Peluncuran Taksonomi Hijau Indonesia

Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tahun 2022

Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 telah resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) tahun 2022


BACA LEBIH LANJUT
Image

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II

OJK telah merilis Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) sebagai upaya untuk mengakselerasi penerapan Implementasi aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environtment, Social, and Governance) bagi sektor jasa keuangan.

Roadmap Tahap II berfokus pada pengembangan sebuah ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif dan terdiri dari 7 komponen, yakni Kebijakan, Produk, Infrastruktur, Pasar, Koordinasi K/L, Dukungan Non-pemerintah, Sumber Daya Manusia, dan Awareness.


BACA LEBIH LANJUT
Image

Berita