FATF Recommendation Updated November 2023

 11/16/2023

Rekomendasi FATF menetapkan kerangka upaya komprehensif dan konsisten yang harus diterapkan oleh negara-negara untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Setiap negara mempunyai kerangka hukum, administratif dan operasional serta sistem keuangan yang berbeda-beda, sehingga tidak semua negara dapat mengambil tindakan yang sama untuk melawan ancaman-ancaman tersebut.

Oleh karena itu, Rekomendasi FATF menetapkan standar internasional yang harus diterapkan oleh negara-negara melalui tindakan yang disesuaikan dengan keadaan khusus mereka. Standar FATF terdiri dari Rekomendasi itu sendiri, dan catatan interpretasinya (Interpretive Notes), serta definisi-definisi  yang berlaku dalam Daftar Istilah (Gossary).

Rekomendasi FATF disusun dan dipublikasikan pertama kali pada Februari tahun 2012. Namun demikian, seiring dengan perkembangan dan kebutuhan, FATF terus melakukan pengkinian terhadap Rekomendasi FATF tersebut. Pengkinian rekomendasi FATF terbaru dilakukan pada Oktober 2023. Berikut merupakan informasi pengkinian rekomendasi FATF sejak Februari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2023 yang disadur dari laman Resmi FATF:

Tanggal / Sidang FATFJenis PerubahanKeterangan Bagian yang Dilakukan Perubahan
Februari 2013 
Penyelarasan Standar antara R.37 dan R.40Penyisipan referensi bahwa kerahasiaan atau undang-undang kerahasiaan Bisnis atau Profesis Non-Finansial tidak boleh memengaruhi penyediaan bantuan hukum timbal balik, kecuali jika informasi terkait yang dicari disimpan dalam keadaan di mana hak istimewa profesional hukum atau kerahasiaan profesional hukum berlaku.
Oktober 2015
Revisi Catatan Interpretasi terhadap R. 5 untuk mengatasi ancaman pejuang teroris asing

Penyisipan B.3 untuk memasukkan unsur yang relevan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 2178 yang membahas ancaman yang ditimbulkan oleh para pejuang teroris asing. Ini mengklarifikasi bahwa Rekomendasi 5 mengharuskan negara-negara untuk mengkriminalisasi pembiayaan perjalanan orang-orang yang melakukan perjalanan ke suatu Negara selain dari Negara tempat tinggal atau kebangsaannya untuk tujuan kejahatan, perencanaan, atau persiapan, atau partisipasi dalam, aksi-aksi teroris atau penyediaan atau menerima pelatihan teroris.

B.3-11 yang ada menjadi B.4-12.

Juni 2016
Revisi R. 8 dan Catatan Interpretasi terhadap R. 8Revisi standar non-profit organization (NPO) untuk memperjelas subset NPO yang harus dibuat tunduk pada pengawasan dan pemantauan. Hal ini sesuai dengan INR.8 dengan Laporan Tipologi FATF tentang Risiko Penyalahgunaan Teroris terhadap NPO (Juni 2014) dan Best Practices FATF tentang Memerangi Penyalahgunaan NPO (Juni 2015) yang mengklarifikasi bahwa tidak semua NPO berisiko tinggi dan dimaksudkan untuk ditangani oleh R.8, dan lebih baik menyelaraskan implementasi R.8 / INR.8 dengan pendekatan berbasis risiko.
Oktober 2016
Revisi Catatan Interpretasi terhadap R. 5 dan Glosarium definisi "funds or other assets"Revisi INR.5 untuk menggantikan "funds" dengan "funds or other assets" sepanjang INR.5, agar memiliki cakupan yang sama dengan R.6. Revisi Glosarium definisi "funds or other assets" dengan menambahkan referensi ke minyak dan sumber daya alam lainnya, juga aset lain yang berpotensi digunakan untuk memperoleh dana.
Juni 2017
Revisi Catatan Interpretasi terhadap R.7 dan Glosarium definisi "Designated person or entity", "Designation" dan "Without delay"Revisi INR.7 dan revisi konsekuensial dari definisi Glosarium dari "Designated person or entity", "Designation" dan "Without delay" agar teks sejalan dengan persyaratan Resolusi Dewan Keamanan PBB terkini dan untuk memperjelas pengenaan sanksi keuangan yang ditargetkan terkait dengan pembiayaan proliferasi.
November 2017
Revisi Catatan Interpretif terhadap Rekomendasi 18Revisi INR.18 untuk mengklarifikasi persyaratan tentang berbagi informasi terkait dengan transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan dalam financial group. Termasuk juga memberikan informasi ini kepada cabang dan anak perusahaan bila diperlukan untuk manajemen risiko AML / CFT.
November 2017
Revisi Rekomendasi 21Revisi R. 21 untuk mengklarifikasi interaksi persyaratan R. 18 dengan ketentuan pemberian informasi.
Februari 2018
Revisi Rekomendasi 2Revisi R2 untuk memastikan kompatibilitas persyaratan AML / CFT dan date protection and privacy rules, dan untuk mempromosikan berbagi informasi antar-lembaga domestik di antara otoritas yang kompeten.
Oktober 2018
Revisi Rekomendasi 15 dan penambahan dua definisi baru dalam GlossaryRevisi R.15 dan penambahan definisi baru "virtual asset" dan "virtual asset service provider" untuk memperjelas bagaimana persyaratan AML / CFT berlaku dalam konteks virtual asset
Juni 2019
Penambahan Catatan Interpretasi terhadap Rekomendasi 15Penyisipan Catatan Interpretasi yang menetapkan penerapan Standar FATF untuk aktivitas aset virtual (VA) dan penyedia layanannya atau virtual asset service provider (VASP).
Oktober 2020
Revisi Rekomendasi 1 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 1Kewajiban negara, Penyedia Jasa Keuangan (PJK), dan Penyedia Barang dan Jasa, untuk mengidentifikasi dan menilai risiko dari potensi pelanggaran, non-implementasi atau penghindaran targeted financial sanctions yang terkait pendanaan proliferasi, sebagaimana dimaksudkan pada Rekomendasi 7, dan mengambil tindakan untuk memitigasi risiko tersebut.
Oktober 2020
Revisi Rekomendasi 2 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 2
  • Pencegahan pendanaan proliferasi dimasukkan sebagai bagian dari kerja sama dan koordinasi domestik.
  • Interpretive Notes baru untuk menetapkan kerangka kerja antarlembaga untuk mempromosikan kerjasama domestik, koordinasi dan pertukaran informasi.
Juni 2021
Revisi Interpretive Notes pada Rekomendasi 15Untuk mengklarifikasi penerapan persyaratan penilaian dan mitigasi risiko pembiayaan proliferasi untuk aktivitas aset virtual dan VASPs.
Oktober 2021
Revisi definisi 'designated categories of offences' pada glorasiumRevisi Glosarium definisi designated categories of offences' untuk mengklarifikasi jenis pelanggaran yang termasuk dalam kategori 'kejahatan lingkungan'.
Oktober 2021
Revisi Rekomendasi 23 Interpretive Notes pada Rekomendasi 22/23, Glosarium dan penyesuaian konsekuensial
  • Revisi Rekomendasi 23 untuk mengklarifikasi kewajiban DNFBP untuk menerapkan program di seluruh kelompok.
  • Klarifikasi bahwa definisi Glosarium 'financial grouup' tidak terbatas pa​da lembaga Prinsip Inti dan amandemen konsekuensial minor terhadap INR.26.
Maret 2022
Revisi Rekomendasi 24, Interpretive Notes pada Rekomendasi 24 beserta Glosarium, dan penambahan dua definisi baru dalam Glosarium
  • R.24 – halaman 22
  • INR.24 – halaman 91-95
  • Glosarium – halaman 118-119 dan 128
  • Revisi R.24 dan Definisi Glosarium.
  • Penambahan definisi baru "nominator" dan "nominee shareholder or director", untuk memperkuat standar kepemilikan manfaat dari badan hukum
February 2023
Revisi Rekomendasi 25, Interpretive Notes pada Rekomendasi 25 beserta Glosarium, Revisi Rekomendasi 25 dan definisi “beneficial owner", “beneficiary" dan “legal arrangements" pada Glosarry untuk memperkuat standar terkait beneficial owner pada legal arrangements.
Oktober 2023
Revisi Rekomendasi 4, 30, 31, 38 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 4, 30, 31, 38 beserta GlosarryRevisi standar FATF terkait pemulihan asset dan definisi pemulihan asset pada Glosarry yang terkait
Oktober 2023
Revisi Rekomendasi 8 dan Interpretive Notes pada Rekomendasi 8 Amandemen klarifikasi terhadap R.8 dan INR.8 untuk memperkuat penerapan langkah-langkah yang terfokus, tepat sasaran, dan berbasis risiko pada organisasi nirlaba

Disadur dari: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html

​

Artikel Terkait Lain