Training Analis Lingkungan Hidup (TAL) untuk Lembaga Jasa Keuangan Bulan April 2016

​​

Sebagai negara yang terletak di garis khatulistiwa, Indonesia dianugerahi dengan sinar matahari yang melimpah. Alhasil, Indonesia memiliki potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sangat besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan bahwa, pada posisi 2015, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia adalah sekitar 71 MW. Dengan potensi energi surya sebesar 4,8 kWh/m2/hari, PLTS seharusnya dapat dikembangkan lebih luas lagi. Sayangnya, dana investasi yang dibutuhkan untuk membangun PLTS relatif besar, dapat mencapai US$ 3 juta dollar per MWp. Oleh karena itu, dukungan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam aspek pembiayaan menjadi krusial.

IMG_20160426_102931a.png

Presentasi dari Kementerian ESDM

Untuk mendorong pemanfaatan surya sebagai sumber energi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan United States Aids for International Development – Indonesia Clean Energy Development (USAID – ICED) mengadakan Training Analis Lingkungan Hidup (TAL) untuk LJK mengenai Pembiayaan PLTS. Pelatihan ini diadakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 sampai 29 April 2016.

Dalam pelatihan ini, peserta, yang terdiri dari industri perbankan, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan lembaga pelatihan, diterangkan mengenai aspek risiko lingkungan dan sosial dalam bisnis proses LJK dan aspek keuangan, hukum, dan teknis serta manajemen risiko dalam pembiayaan PLTS. Untuk memahami proses bisnis dari PLTS, peserta pelatihan juga diajak langsung untuk mengunjungi PLTS Oelpuah yang dikelola oleh PT. Len Industri. PLTS ini, dengan kapasitas sebesar 5 MW, merupakan PLTS terbesar di Indonesia dan satu-satunya PLTS yang bersifat komersil.

Bisnis PLTS merupakan infant industry (industri baru) di Indonesia, sehingga risikonya dinilai masih tinggi. Fakta ini menyebabkan LJK menjadi enggan untuk memberikan pembiayaan kepada proyek ini. Di samping itu, sumber daya manusia yang ada masih belum memahami bisnis proses industri baru ini secara utuh sehingga proses due diligence dapat menjadi hal yang sangat menyusahkan. LJK dalam hal ini dihimbau untuk tidak serta merta menolak proposal yang masuk. LJK dapat mempertimbangkan tenaga konsultan independen yang kompeten dalam melakukan proses due diligence. Memanfaatkan tenaga konsultan independen dapat memakan biaya yang cukup besar, oleh karena itu bank melakukan tahap ini setelah semua berkas-berkas yang diberikan oleh pengembang lengkap

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh LJK untuk memutuskan apakah akan memberikan pembiayaan atau tidak. Dalam melakukan due diligence proyek PLTS, disamping aspek keuangan, LJK harus memperhatikan secara detail tentang aspek teknisnya. Aspek teknis merupakan aspek yang paling penting demi keberlanjutan operasi PLTS. Ketidaksesuaian pembangunan struktur dengan spesifikasi model dan penggunaan komponen yang tidak berkualitas dapat menyebabkan PLTS tidak berfungsi secara optimal atau bahkan rusak lebih cepat.

Salah satu aspek teknis yang perlu diperhatikan oleh LJK adalah spesifikasi dari PLTS ini (grid study), kualitas komponen (apakah tier-1 quality), dan garansi dari komponen. Hal ini bisa dilakukan dengan menganalisis feasibility study, Engineering, Procurement and Construction (EPC) contract dan Operation and Maintenance (OM) contract secara menyeluruh. Latar belakang dari pemegang saham perlu juga dianalisis apakah memiliki kemampuan atau pengalaman di bidang energi, karena hal ini bisa mempengaruhi aspek teknis.

IMG_20160428_111220a.png 

Panel Surya di PLTS Oelpuah, Kupang, yang Dikelola PT. Len Industri

Semua jenis dokumen kontrak dan perjanjian proyek harus dibakukan dalam dokumen tertulis yang resmi. Dokumen-dokumen tersebut termasuk feasibility study, EPC contract, OM contract, Power Purchasing Agreement (PPA), perizinan, termasuk juga AMDAL/UKL-UPL dan juga kajian/kontrak pengakuisisian/sewa lahan. Hal ini untuk memitigasi potensi cost overrun atau bahkan credit default yang dapat muncul jika ada ketidaksesuaian antara spesifikasi struktur yang dibangun di lapangan dengan spesifikasi yang diajukan dalam proposal cost overrun dan bahkan credit default.

Proses mitigasi ini juga dapat dilakukan dengan mengajukan credit guarantee kepada perusahaan asuransi. Di Indonesia, masih sedikit perusahaan yang memberikan asuransi kredit untuk PLTS, dan jenis garansinya-pun sedikit. Dalam hal ini, LJK bisa menggunakan asuransi kredit dari perusahaan luar negeri, karena di luar negeri proyek ini bukan proyek baru dengan jenis asuransi yang bermacam-macam.

Best practice dalam proyek PLTS di dunia internasional, LJK, terutama bank, menggunakan mekanisme project-based financing, bukan corporate financing. Inti dari project-based financing adalah bank menekankan pada analisis feasibilitas proyeknya, bukan hanya dari sisi aset perusahaan yang menaunginya. LJK juga dapat mempertimbangkan untuk melakukan loan syndication dengan institusi lain yang tertarik membiayain proyek ini.​