Undang-Undang No.18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Ketegori

Umum

memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:

  1. Bagian Ketujuh Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 25 yang berbunyi sebagai berkut:
      • ayat (1) "Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya".
      • ayat (2) "Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan perusahaan perkebunan wajib:"
        • (a) membuat anlisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
        • (b) memiliki analisis dan manajemen risiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik;
        • (c) membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untukmenanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan.
      • ayat (3) "Untuk memelihara kelestarian lingkungan fungsi lingkungan hidup dan mencegah dan menanggulangi kerusakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan perkebunan wajib menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan/atau analisis dan manajemen resiko lingkungan hidup serta memantau penerapannya".
      • ayat (4) "Setiap perusahaan perkebunan yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditolak permohonan izin usahanya".
      • ayat (5) "Setiap perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisismengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengolahaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut izin usahanya".
  2. Bagian Ketujuh Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Pasal 26 yang berbunyi "Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup".