Sukuk dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan RI

Tiga tahun lalu, komunitas global telah meluncurkan 17 agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals atau SDGs) yang ingin dicapai pada 2030. Agenda tersebut sangat sesuai dan konsisten dengan prioritas pembangunan Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, mengatasi kesenjangan pendapatan, mempromosikan hak asasi manusia, dan melindungi lingkungan.

Anggaran untuk mencapai SDGs secara global sekitar 6 triliun dolar AS per tahun yang bersumber dari pemerintah, swasta, bank pembangunan multilateral, filantropi, dan publik. Kemitraan inklusif antarpelaku tersebut harus dibangun berdasarkan prinsip, nilai, visi, dan tujuan bersama yang menempatkan masyarakat, planet bumi, dan lingkungan sebagai pusatnya.

Kemitraan harus dibangun berdasarkan beberapa kriteria. Pertama, mendukung implementasi SDGs masing-masing negara dan harus sejalan dengan tingkat pembangunan setiap negara. Kedua, meningkatkan dukungan pembiayaan dan bantuan teknis negara-negara berkembang, termasuk melalui lembaga multilateral dan bilateral. Ketiga, harmonisasi dan sinergi proses dan kegiatan internasional dan nasional untuk meningkatkan efisiensi dan pencapaian lebih baik.

Pasar modal syariah merupakan alternatif cara pembiayaan SDGs yang menjanjikan. Prinsip dasar pasar modal syariah berbasis aset, etika, partisipasi, dan tata kelola yang baik dapat menawarkan mekanisme pembiayaan yang inovatif, sangat sejalan dengan arsitektur pembangunan berkelanjutan.

Instrumen penting pasar modal syariah adalah sukuk. Pada 2017, penerbitan sukuk global mencapai 97,9 miliar dolar AS. Minat investor terhadap sukuk sangat besar, yang belum diimbangi dengan penerbitan sukuk dalam jumlah yang sepadan.

Pada 2018 diperkirakan permintaan investor terhadap sukuk akan mencapai 178 miliar dolar AS, lebih besar daripada penerbitan sukuk yang tersedia. Pada 2021, gap antara demand dan supply sukuk itu akan mencapai 271 miliar dolar AS.

Sukuk sebagai instrumen pembiayaan (utang) tidak hanya diterbitkan oleh negara-negara Muslim, tetapi juga telah diterbitkan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas non-Muslim, seperti Hong Kong, Inggris, Luksemburg, dan Afrika Selatan. Hal ini sejalan dengan semakin berkembangnya keuangan syariah, baik pasar modal, perbankan, maupun asuransi (takaful) di luar negara-negara Muslim.

Indonesia adalah leading player sekaligus menjadi kiblat pasar sukuk global. Sejak 2008, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan pasar sukuk dengan sangat baik. Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN) telah menjadi bagian penting bagi pembiayaan APBN.

Dalam beberapa tahun anggaran terakhir, Sukuk Negara menyumbang sekitar 25-30 persen dari total penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam rangka membiayai defisit APBN. Saat ini, outstanding Sukuk Negara mencapai Rp 580 triliun atau sekitar 15 persen dari total utang pemerintah.

Penerbitan Sukuk Negara sebagai diversifikasi sumber-sumber pembiayaan APBN berguna untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, dan sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai proyek-proyek pemerintah. Sukuk Negara telah memainkan peran penting dalam mencapai agenda SDGs Indonesia, baik dalam kerangka sumber pembiayaan, inklusi keuangan, maupun pendalaman pasar keuangan domestik.

Melalui seri project based sukuk (PBS), Sukuk Negara telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pada berbagai kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Agama.

Pada Kementerian Perhubungan, Sukuk Negara membiayai proyek-proyek pembangunan jalur kereta api di berbagai lokasi. Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sukuk Negara membiayai pembangunan jalan dan jembatan serta proyek pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan drainase, bendungan, embung, dan penyediaan air tanah dan air baku di berbagai provinsi.

Pada Kementerian Agama, Sukuk Negara membiayai revitalisasi dan pengembangan asrama haji, pembangunan balai nikah dan manasik haji, serta pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi di berbagai lokasi.

Untuk memperluas basis investor dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan instrumen investasi berbasis syariah, pemerintah menerbitkan instrumen Sukuk Negara Ritel secara reguler sejak 2009. Instrumen ini menjadi sarana inklusi keuangan yang sangat efektif.

Sukuk Negara Ritel yang ditujukan untuk investor individu warga negara Indonesia ini membantu upaya pemerintah dalam transformasi masyarakat dari saving oriented society menjadi investment oriented society.

Pada periode 2009-2018, telah diterbitkan 10 seri Sukuk Negara Ritel sebesar Rp 144,7 triliun yang dibeli oleh 243.364 investor individu dari seluruh pelosok negeri. Investor individu ini memiliki berbagai latar belakang profesional: pelajar, pensiunan, pengusaha, pegawai negeri, serta ibu rumah tangga.

Di pasar keuangan internasional, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Sukuk Negara dalam mata uang dolar AS dan dikenal sebagai trend-setter melalui berbagai inovasi. Inovasi terakhir yang dilakukan adalah penerbitan green/sukuk sebesar 1,25 miliar dolar AS pada Februari 2018 yang merupakan penerbitan green sukuk pertama oleh pemerintah negara (sovereign) di dunia.

Hasil penerbitan green sukuk ini digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek hijau pada lima sektor, yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim untuk daerah rentan bencana, transportasi berkelanjutan, pengelolaan energi dan limbah, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga.

Dengan demikian, penerbitan green sukuk ikut memecahkan masalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia yang sejalan dengan SDGs dan, yang paling penting, instrumen utang dalam bentuk sukuk berguna untuk melindungi rakyat Indonesia dari perubahan iklim maupun sebagai instrumen investasi yang aman.

Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa implementasi SDGs yang efektif membutuhkan kemitraan inklusif dan pembiayaan inovatif. Sebagai leading player pada pasar sukuk global, Indonesia siap membagikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan pasar sukuk kepada negara-negara sahabat, termasuk melalui Kerja Sama Selatan-Selatan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengembangkan pasar keuangan syariah di Tanah Air, tidak saja pasar sukuk, tetapi juga sektor keuangan yang lain.

Sumber: republika.co.id

Berita Terkait Lain