2018, Pemerintah Dorong Tiga Sektor Prioritas

Pemerintah akan mendorong peningkatan tiga sektor prioritas, yaitu industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata, sehingga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan investasi pada 2018.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brojodegoro, menyatakan bahwa  kinerja ekspor masih terbatas seiring lemahnya ekonomi global dan stagnannya harga komoditas. Namun ekspor jasa akan meningkat terutama didorong oleh peningkatan pariwisata. Hal ini disampaikan dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) dengan agenda penyusunan Recana Kerja Pemerintah (RKP) di Jakarta, Selasa (11/4).

Pemerintah berupaya untuk berinvestasi secara selektif dan memfasilitasi kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 6,1% pada 2018. Kebutuhan investasi tersebut mencapai Rp. 5.191,5 – 5.293,7 triliun. Enam sektor utama yang menyumbang pertumbuhan terbesar adalah industri pengolahan (terutama nonmigas), informasi dan komunikasi, pertanian, konstruksi, jasa keuangan, dan perdagangan.

RKP 2018 disusun berdasarkan prinsip money follows program dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan memperhatikan pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan, serta penguatan integrasi sumber pendanaan. Dalam RKP tersebut, pemerintah mencanangkan 10 Prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek dengan lokasinya (provinsi/kabupaten/kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar akan berfokus pada percepatan kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK), akses pelayanan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar (sanitasi, air minum, jalan dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya sejahtera tapak, dan satuan rumah susun), serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Terdapat tiga langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 berjalan efektif. Hal tersebut, yaitu:

  1. Melanjutkan implementasi money follows program dengan cara mengintegrasikan sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan, termasuk pendanaan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi nonanggaran (PINA), menyusun skala prioritas proyek hingga satuan tiga, dan menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran.
  2. Memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga (K/L), serta pusat dan daerah melalui integrasi proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan, kesiapan dan penganggaran proyek prioritas nasional, serta peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
  3. Memperkuat kendali program dengan mengalokasikan anggaran dan revisi proyek prioritas nasional, menyempurnakan format RKP-RKA KL DIPA, dan melaksanakan data sharing antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kemenko Perekonomian untuk pengendalian serta monitoring dan evaluasi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa semakin besar pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan semua komponen pertumbuhan naik lebih tinggi. Ada tiga sisi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (i) sisi permintaan, konsumsi, rumah tangga, investasi, ekspor, impor; (ii) sisi produksi, pertanian, industri, pertambangan, konstruksi, perdagangan, transportasi, gudang, informasi komunikasi jasa keuangan; dan (iii) sisi spasial, pulau mana harus tumbuh berapa banyak untuk bisa mencapai angka pertumbuhan yang ideal.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 ada di kisaran 5,4 – 6,1%. Angka tersebut saat ini masih akan dikaji oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bappenas, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar angka menjadi lebih kredibel.

Sumber foto: beritasatu.com

Sumber berita: Koran Investor Daily, 12 April 2017

Berita Terkait Lain