Peraturan dan FAQ

Apa saja regulasi terkait fintech/IKD di Indonesia?

1. POJK No. 77/POJK.02/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Financial

3. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

4. POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)


Kata Kunci :

A:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memungut biaya atas segala proses permohonan pencatatan penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

A:

Kriteria IKD meliputi:

a. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;

b. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;

c. mendukung inklusi dan literasi keuangan;

d. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;

e. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;

f. menggunakan pendekatan kolaboratif;

dan g. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. 

A:

Ruang lingkup IKD meliputi: a. penyelesaian transaksi; b. penghimpunan modal; c. pengelolaan investasi; d. penghimpunan dan penyaluran dana; e. perasuransian; f. pendukung pasar; g. pendukung keuangan digital lainnya; dan/atau h. aktivitas jasa keuangan lainnya.

A:

1. POJK No. 77/POJK.02/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Financial

3. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

4. POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding)

A:

Berdasarkan NOMOR 13 /POJK.02/2018, Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Halaman 1 dari 1